Kampus Yang Tidak Demokratis

Berawal dari terhambatnya kegiatan SCALDS dan Borneo Hard Rock Festival XIV disebabkan kebijakan Ka.Prodi yang menurut bahasanya belum mau memberikan rekomendasi,pengurus dan anggota ESA memutuskan untuk mengadakan Public Hearing guna membicarakan hal tersebut setelah jalur dialog langsung dengan Ka.Prodi tidak bisa dilakukan dikarenakan pihak Ka.Prodi yang membatasi dirinya hanya ingin bicara dengan Direktur ESA ternyata tidak bisa diajak melakukan dialog yang sehat dan demokratis. Selain itu pihak pengurus ESA juga banyak mendapat keluhan dari anggotanya dan kawan-kawan mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris yang mengeluhkan berbagai kebijakan akademik yang justru menyulitkan perkuliahan mereka,seperti Ka.Prodi yang tidak profesional mengurusi penyusunan skripsi,dosen yang seenaknya memindahkan jadwal kuliah dan pemberian nilai yang tidak objektif.

Dikarenakan alasan di atas diadakanlah Public Hearing oleh pengurus ESA pada tgl 18 September 2008,pukul 1 siang di Aula FKIP Untan dengan agenda membahas SCALDS,BHRF XIV dan masalah layanan akademik. Tapi ternyata begitu Public Hearing ini dimulai pihak Prodi mulai menunjukkan kesewenangannya dengan seenaknya mengubah agenda yang telah disiapkan dengan membatasi agenda hanya pada masalah SCALDS dan BHRF XIV serta Somasi dari saudara Ireng Maulana yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan ESA kemudian mengatur jalannya Public Hearing melangkahi Moderator acara.

Seiring berjalannya Public Hearing ini pihak Prodi semakin menunjukkan sikap tidak demokratis dengan membatasi kesempatan pihak mahasiswa dalam mengajukan pendapat dan pertanyaan,sementara pihak Prodi menolak untuk dibatasi dalam mengeluarkan pendapatnya. Belum lagi pernyataan Ka.Prodi yang mengatakan bahwa dirinya tidak menerima interupsi. Lucu sekali,ini forum terbuka Bu! Kita memiliki moderator yang menentukan apakah interupsi itu diterima atau tidak,bukan peserta yang menentukan.

Dari Public Hearing ini dapat diambil kesimpulan ternyata demokrasi yang menjadi dasar negara kita justru tidak berlaku di kampus. Ironis,kampus yang mengaku sebagai tempat menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas,cerdas dan intelek ternyata tidak mengenal demokrasi.

Posted in: free article